TOKYO (NYTIMES) – Jepang akan mengirim pasukan pertahanan awal tahun depan untuk berpatroli di jalur pelayaran regional di Timur Tengah, dari mana ia mendapatkan banyak minyak mentahnya, pemerintah mengumumkan pada hari Jumat (27 Desember).
Pengerahan langka di luar negeri, yang akan terbatas pada pengumpulan intelijen, dimaksudkan untuk memastikan “keamanan” kapal dagang Jepang dan membantu menjaga “perdamaian dan stabilitas” di kawasan itu, kata kantor kabinet dalam sebuah pernyataan.
Keputusan itu menyusul serangkaian serangan terhadap kapal tanker minyak di wilayah tersebut, salah satunya dioperasikan Jepang.
Pengerahan itu akan mencakup satu kapal perusak, dilengkapi dengan helikopter, dan setidaknya satu dari dua pesawat patroli P-3C yang saat ini terlibat dalam operasi anti-pembajakan di dekat Somalia.
Ini akan ditugaskan untuk mengumpulkan informasi yang “secara langsung berdampak pada keamanan kapal yang menavigasi” wilayah tersebut, menurut kantor Kabinet, yang menyetujui rencana tersebut pada hari Jumat. Misi telah disahkan selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
Pengumuman itu menyusul pertemuan pekan lalu di Tokyo antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Hassan Rouhani dari Iran, yang negaranya disalahkan Amerika Serikat atas serangan terhadap tanker di Teluk Oman pada Juni.
AS telah menyerukan koalisi internasional untuk melindungi kapal-kapal di kawasan itu, tetapi hanya beberapa sekutunya yang bergabung dengan misi itu.
Misi Jepang akan independen dari penyebaran negara lain di daerah itu, kantor Kabinet mengatakan pada hari Jumat.
Tetapi Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, berbicara pada konferensi pers reguler, mengatakan operasi pengumpulan intelijen dapat dilakukan dalam “koordinasi dengan negara-negara terkait”.
Jepang mengimpor sekitar 90 persen minyak mentahnya dari Timur Tengah, dan “mengingat meningkatnya ketegangan, perlu untuk memperkuat sistem pengumpulan informasi kami untuk memastikan keamanan kapal-kapal Jepang”, kata Suga.
Jepang telah mendapat tekanan dari Presiden Donald Trump untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam melindungi kepentingannya di Timur Tengah.
Trump mengeluh bahwa negara itu membayar “kompensasi nol” untuk patroli jalur pelayaran AS di wilayah tersebut.
Dia juga menuntut agar Tokyo menanggung lebih banyak biaya penempatan pasukan AS di Jepang.
Konstitusi pasifis Jepang membatasi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam koalisi militer internasional.
Abe telah bergerak untuk mengubah itu, meskipun ada tentangan publik, dengan mengeluarkan reinterpretasi Konstitusi dan berkampanye untuk mengubahnya.
Penyebaran baru akan terbatas pada Laut Arab utara, Teluk Oman dan Teluk Aden, kata kantor kabinet.
Pasukan Bela Diri Maritim Jepang mengoperasikan pangkalan di Djibouti, yang didirikan pada tahun 2011 sebagai area pementasan untuk operasi anti-pembajakan.
Pemerintah menggambarkan penyebaran itu sebagai misi “investigasi dan penelitian”.
Pasukan yang berpartisipasi tidak berwenang menggunakan senjata untuk melindungi kapal lain dari serangan, kata kantor kabinet.
Namun, jika situasinya memungkinkan, misi tersebut dapat diubah menjadi “operasi kepolisian maritim”, sebuah sebutan yang akan memungkinkan kapal perusak dan pesawat untuk mempertahankan kapal lain.
