SEOUL (Reuters) – Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan “langkah-langkah positif dan ofensif” untuk memastikan keamanan pada pertemuan partai yang berkuasa pada hari Minggu (29 Desember) menjelang batas waktu akhir tahun yang telah ia tetapkan untuk pembicaraan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, media pemerintah KCNA mengatakan pada hari Senin.
Kim mengadakan pertemuan para pejabat tinggi Partai Buruh Sabtu lalu untuk meneliti masalah-masalah kebijakan penting di tengah meningkatnya ketegangan atas tenggat waktunya bagi Washington untuk melunakkan pendiriannya dalam negosiasi yang macet yang bertujuan membongkar program nuklir dan rudal Pyongyang.
Selama sesi hari Minggu, Kim menyarankan tindakan di bidang urusan luar negeri, industri amunisi dan angkatan bersenjata, menekankan perlunya mengambil “langkah-langkah positif dan ofensif untuk sepenuhnya memastikan kedaulatan dan keamanan negara,” kata KCNA, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Kim membahas masalah manajemen negara dan ekonomi, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan pertanian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, katanya, karena ekonomi negara itu telah terkena sanksi internasional atas program senjatanya.
Dia “mempresentasikan tugas untuk segera memperbaiki situasi serius dari sektor industri utama ekonomi nasional”, kata KCNA.
Pertemuan itu adalah sesi pleno terbesar Komite Sentral ke-7 partai sejak pertemuan pertamanya pada 2013 di bawah Kim, menurut Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani urusan antar-Korea.
Organ pembuat kebijakan utama menarik hingga 300 peserta. Komite juga bertemu pada 2018 dan April tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil.
KCNA mengatakan pertemuan itu masih berlangsung. Ini adalah pertama kalinya pertemuan itu berlangsung lebih dari satu hari sejak Kim mengambil alih kekuasaan pada akhir 2011, juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul Lee Sang-min mengatakan pada briefing reguler.
“Dengan ‘langkah-langkah positif dan ofensif,’ mereka mungkin berarti tindakan yang sangat provokatif terhadap Amerika Serikat dan juga Korea Selatan,” kata Profesor Yang Moo-jin dari University of North Korean Studies di Seoul.
